Harga Tiket Terlalu Mahal, Masyarakat Labuan Bajo Gelar Aksi Demo Tolak Wisata Super Premium

Masyarakat Labuan Bajo yang terdiri dari pelaku konservasi dan wisata menggelar aksi demonstrasi, Rabu (12/2/2020)

Pos Kupang/Servatinus Mammilianus
Peserta aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Manggarai Barat (Mabar), Rabu (12/2/2020) 

POSKUPANGTRAVEL.COM - Masyarakat Labuan Bajo yang terdiri dari pelaku konservasi dan wisata yakni Asita, HPI, Formapp, P3Kom, DOCK, Gahawisri, Garda Pemuda Komodo dan Sunspirit for Justice and Peace menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Manggarai Barat, Rabu (12/2/2020).

Salah satu poin tuntutan dalam pernyataan sikapnya adalah menolak penerapan pariwisata super premium yang menyebabkan harga tiket mencapai Rp14 Juta atau USD 1.000.

"Kami menolak pemberlakuan kawasan Pulau Komodo dan perairan sekitarnya sebagai kawasan wisata ekslusif super premium dengan tiket masuk sebesar USD 1000 yang dikelola oleh PT Flobamor dan pihak lainnya," kata Aloysius Suhartim lantang membacakan tuntutan tersebut.

Mereka pun menilai, penerapan pariwisata super premium merupakan bentuk monopoli bisnis yang merugikan masyarakat Komodo dan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo pada umumnya.

Para peserta aksi hari itu melakukan orasi dan menuju empat tempat yaitu Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Kantor Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLF) dan Kantor Bupati Mabar.

"Sebaliknya, kami mendesak Pemerintah untuk tidak merevisi PP nomor 12 tahun 2014 tentang PNPB dan tetap mempertahankan angka tarif masuk ke TNK yang telah berlaku sejak tahun 2019," lanjut Aloysius.

Mereka mengutuk keras rencana untuk menata ulang kawasan Loh Buaya dalam waktu dekat, mengingat paket-paket wisata untuk 2020 umumnya sudah direncanakan dan akan terganggu akibat kebijakan yang mendadak dan serampangan.

"Rencana penataan destinansi harus dilakukan lewat perencanaan yang transparan dan akuntable," terangnya.

Selain itu, mereka juga meminta agar sejumlah pulau kecil di daerah itu tidak diganggu demi kepentingan investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Kami menolak utak-atik status sejumlah pulau yang berada dalam zona rimba dan zona inti di dalam Kawasan Komodo untuk menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK," tambahnya.

Dalam tuntutan tersebut mereka juga mendesak pemerintah khususnya BTNK untuk segera menerapkan kebijakan carrying capacity di tempat-tempat wisata seperti Pulau Siaba, Long Beach, dan tempat-tempat lain demi menjaga kelangsungan ekologi dalam kawasan TNK.

Hal lainnya yakni menuntut pemerintah untuk mengeluarkan jaminan tertulis dan permanen bahwa warga Komodo tidak akan dipindahkan dan atau diganggu dengan rencana kebijakan relokasi serta menuntut kebijakan yang memperhitungkan hak-hak dan partisipasi aktif mereka dalam konservasi dan pariwisata. (*)

Ikuti kami di
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved