Izin Pemanfaatan Taman Rekreasi Bu'at TTS Masih Terus Dilakukan Oleh Pemda

Proses pembicaraan izin pemanfaatan kawasan hutan sebagai Taman Rekreasi Bu'at antara Pemda TTS dan UPT Kehutanan masih terus dilakukan.

Editor: Fransiska Mariana
Pos Kupang/Dion Kota
Gapura masuk di Taman Bu'at, TTS 

POSKUPANGTRAVEL.COM - Kepala UPT Kehutanan Kabupaten TTS Frans Fobia mengatakan, proses pembicaraan terkait izin pemanfaatan kawasan hutan sebagai Taman Rekreasi Bu'at antara Pemda TTS dan UPT Kehutanan masih terus dilakukan hingga saat ini.

Namun hingga saat ini belum ditentukan pola pemanfaatan kawasan hutan tersebut, apakah dengan proses ijin ataukah dengan melakukan MoU.

"Minggu lalu sudah saya bicarakan dengan Kadis Pariwisata terkait proses perizinan pemanfaatan kawasan untuk dijadikan Taman Rekreasi Bu'at. Namun, belum bisa diambil suatu keputusan karena harus menunggu arahan dari Bupati. Saya juga ada rencana mau ketemu langsung dengan beliau untuk membahas hal ini, tapi saat ini beliau masih berada di luar daerah," ungkap Frans kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (22/1/2020) di ruang kerjanya.

Jika pemanfaatan kawasan hutan ditempuh melalui proses izin, lanjut Frans, maka hal itu akan memakan waktu lama karena harus langsung ke Kementerian Kehutanan. Untuk itu, dirinya menyarankan pola kerja sama dalam bentuk MoU dalam pemanfaatan kawasan hutan tersebut.

Namun, jika dilakukan dalam bentuk kerjasama maka Dinas Pariwisata tidak bisa mengelola obyek wisata Taman Bu'at, karena sesuai amanat undang-undang, kerja sama hanya bisa dilakukan dengan BUMD, koperasi, kelompok usaha masyarakat, UMKM, atau pihak swasta.

"Kalau kita pakai pola kerja sama, maka dinas tidak bisa kelola obyek wisata Bu'at. Bupati harus menunjuk apakah itu koperasi, BUMD, kelompok masyarakat, atau pengusaha yang mengelola obyek wisata Bu'at. Nanti MoU kita dengan pihak tersebut, sementara Bupati sebagai pihak yang mengetahui," jelasnya.

Jika pola kerja sama yang diambil, maka Pemda TTS melalui Bupati TTS harus membuat permohonan yang disertai dengan rencana pemanfaatan kawasan hutan sebagai obyek wisata.

Didalam permohonan tersebut, bupati sudah mencantumkan pihak yang akan mengelola obyek wisata taman Bu'at.

Permohonan ini ditujukan langsung kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Jika disetujui, barulah akan dibuat MoU yang didalamnya memuat hak dan kewajiban baik dari UPT Kehutanan maupun dari pihak yang akan memanfaatkan kawasan hutan, termaksud didalamnya terkait bagi hasil keuntungannya baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi.

"Harus ada bagi hasil untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sejauh ini Pemda TTS dalam pemanfaatan kawasan hutan sebagai Taman Bu'at belum memberikan bagi hasil apa pun, baik untuk provinsi maupun pemerintah pusat," pungkasnya. (*)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved