DPRD Sesalkan Kasus Tenggelamnya Kapal Wisata di Labuan Bajo

DPRD NTT menyesalkan kasus tenggelamnya kapal Plataran Phinisi Bali di Labuan Bajo, Selasa (21/1/2020).

Editor: Fransiska Mariana
Pos Kupang/Istimewa
Kapal yang tenggelam 

POSKUPANGTRAVEL.COM - DPRD NTT menyesalkan kasus tenggelamnya kapal Plataran Phinisi Bali di Labuan Bajo, Selasa (21/1/2020).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi V DPRD NTT Yohanes Rumat, Rabu (23/1/2020).

Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Penumpangnya Wartawan

"Kami merasa menyesal atas kejadian kecelakaan kapal yang diatur oleh management Plataran yang sudah kuat dan modern. Tentu kita semua mengetahui bahwa Plataran Groups merupakan perusahaan yang berkelas secara nasional dan dipercaya oleh khalayak," kata Yohanes.

Dijelaskannya, meski demikian, management Plataran tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada publik karena dalam menjalankan bisnis atau usahanya tidak mengurusi izin berlayar kurang lebih lima tahun.

"Bisa dibayangkan berapa kerugian daerah atau negara setiap hari kalau kapal ini harus berlayar melayani wisatawan ke destinasi yang ada di Taman Nasional Komodo (TNK)," lanjutnya.

Anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah NTT ini mengatakan, kondisi itu sama artinya dengan melakukan korupsi.

Tujuh Korban Selamat Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Tidak Menginap di Plataran Komodo

"Kami prihatin, sebab tidak memberikan contoh yang baik terhadap kewajiban dan hak warga negara," katanya.

Dugaan lain, menurut Wakil Ketua ASITA NTT, hal ini memang sengaja dibiarkan atau ada sejumlah kewajiban lewat lorong-lorong gelap yang disetor kepada petugas atau para pihak yang mempunyai otoritas.

"Aneh bin ajaib. Kami di PT. Oceania World Travel NTT saja kalau menggunakan kapal tour di sekitar TNK, maka langkah pertama yang ditanya apakah ada kelengkapan izin dan surat-surat kapal ada atau sudah beres. Kalau tidak beres, kita tidak bisa tour karena ada petugas yang menangani bidang tersebut," jelasnya.

Korban Selamat Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Telah Kembali ke Jakarta

Dikatakan, sebagai anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PKB NTT, pihaknya berharap dengan kunjungan presiden Joko Widodo yang berkantor di Labuan Bajo selama 2 hari memberikan arti dan makna bahwa negara tidak main-main dengan upaya memajukan pariwisata di NTT.

"Dengan dasar itu, para pelaku bisnis pariwisata, Pemerintahan Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat serta masyarakat harus mendukung yang benar dan sesuai aturan. Mumpung ini masih awal dan masih bisa saling kontrol," ujar Ketua DPC PKB Manggarai Timur.

Kunjungi Labuan Bajo, 8 Poin Ini Harus Rampung Akhir 2020

Ia juga berharap, di masa yang akan datang Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat harus punya cara dan kewenangan yang bisa mengakali semua problem yang terjadi di kabupaten wisata internasional tersebut. (*)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved